Reforma Agraria untuk Indonesia:

Standar

Reforma Agraria untuk Indonesia:
Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau
Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY1
Dianto Bachriadi2

 
“Kekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tidak ditempatkannya
pembaruan agraria yang berupa penataan kembali penguasaan,
penggunaan, pemanfaatan, peruntukan dan pemeliharaan sumber-sumber
agraria sebagai pra-kondisi dari pembangunan… Pembaruan agraria
dipercayai pula sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali
struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga
tercipta dasar pertanian yang sehat, terjaminnya kepastian penguasaan atas
tanah bagi rakyat sebagai sumberdaya kehidupan mereka, sistem
kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta
penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.” (Deklarasi Pembaruan Agraria, Jogjakarta 1998)
“Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak
dari Revolusi Indonesia.” (Soekarno, Djalannja Revolusi Kita, 1960)
Akhirnya yang dinanti-nanti terjadi juga: Presiden SBY dalam rangka pidato
awal tahun 2007 di TVRI (31/01/2007 malam) menyinggung tentang rencana
pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria (Reforma Agraria) yang pada
intinya adalah melakukan redistribusi Tanah Negara kepada sejumlah rumah tangga
yang dikategorikan sebagai petani termiskin. Pidato ini hendak menjawab keraguan
sejumlah kalangan akan niatan SBY menjalankan reforma agraria ketika beliau
bersama dengan Jusuf Kalla (JK) menyusun visi, misi dan agenda kerja kandidat
presiden pada Pemilu 2004 yang lalu3. Adapun agenda untuk menjalankan reforma
1 Tulisan untuk bahan diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, 6-7 Juni
2007. Tulisan yang sama pernah disampaikan dalam diskusi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UniB),
Bengkulu, 2 Juni 2007, dan beberapa pertemuan/diskusi lainnya di Indonesia.
2 Pada tahun 1995 ikut mendirikan, dan pernah menjadi Ketua (1998-2002) serta anggota Dewan Pakar (2002-
2005), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Saat ini sedang melakukan riset tentang Gerakan Sosial
Pedesaan di Bengkulu dan Jawa Barat.
3 Lihat dokumen yang berjudul Membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera: Visi, Misi, dan Program
Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla, 2004, khususnya halaman 55-69. Dalam dokumen ini
tercantum agenda dan program ekonomi dan kesejahteraan yang mengedepankan kebijakan, di antaranya: (a)
Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja, (b) Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro, (c)
Penghapusan kemiskinan, (d) Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, (e)
Peningkatan akses rakyat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, (f) Penghapusan ketimpangan
dalam berbagai bentuknya, (g) Perbaikan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian mutu lingkungan
hidup, dan (h) Revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan. Pada agenda ini, pelaksanaan reforma agraria
disebutkan sebanyak dua kali, yakni pada agenda (a) dan (h).
2
agraria ini diletakan sebangun dengan berbagai program lainnya dalam kerangka
revitalisasi pertanian di Indonesia. Secara teknis, program ini dikatakan akan mulai
dilaksanakan pada bulan April 2007, tetapi hingga saat ini kepastian rencana
peluncuran (launching) program ini oleh Presiden masih belum jelas, karena
Peraturan Pemerintah (PP) yang akan dijadikan landasan teknis pelaksanaan
program in belum rampung4.
Pandangan-pandangan yang mencoba mendorong pemerintahan baru pasca
Pemilu 2004 untuk menjalankan Reforma Agraria telah jauh hari dikemukakan
oleh sejumlah kalangan akademisi, aktivis Ornop dan organisasi tani5. Salah satunya
adalah yang tersusun di dalam satu dokumen yang berjudul “Petisi Cisarua” yang
disusun oleh sejumlah akademisi, aktivis Ornop dan pimpinan organisasi tani yang
telah disampaikan kepada SBY sejak yang bersangkutan masih menjadi kandidat
presiden dalam Pemilu 2004 dan disampaikan kembali hanya berselang beberapa
bulan setelah ia dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI –
untuk untuk mengingatkan keduanya akan janji-janji politik ketika mereka
berkampanye6.
4 Hingga saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut dapat dikatakan belum beredar secara terbuka
di berbagai kalangan untuk memperoleh masukan-masukan dan kritik. Hal ini seperti ‘biasanya’. Banyak RPP
yang sedang disusun sudah beredar sebelum ditetapkan sehingga memperoleh second opinion dari berbagai
pihak di luar pemerintah itu sendiri. Akibatnya, terkesan konsep utuh dari rencana pelaksanaan program
‘reforma agraria’ ini seperti disembunyikan oleh pihak pemerintah sendiri. Pada kenyataannya memang telah
timbul sejumlah kontroversi dan pandangan yang pro dan kontra mengenai rencana pelaksanaan program
tersebut sejak awal pemerintah mulai merumuskannya sekitar setahun yang lampau.
5 Seruan ini menguat dan semakin utuh dengan dibentuknya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun
1995 yang melibatkan puluhan organisasi non pemerintah (ornop), aktivis, dan akademisi. KPA menjadi wadah
bagi kerja-kerja advokasi di tingkat nasional untuk mempromosikan dan mendorong dijalankannya reforma
agraria di Indonesia. Pada tahun 1998, KPA mengeluarkan Deklarasi Pembaruan Agraria yang kemudian
menjadi dasar dari penyusunan usulan KPA untuk dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. IX/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Mengenai sejarah singkat terbentuknya KPA serta
kerja-kerja advokasinya, lihat misalnya: Bachriadi, Dianto dan Noer Fauzi (2001), Dari Aksi-aksi Protes menuju
Pembaruan Agraria di Indonesia Masa Kini, makalah yang disampaikan dalam Lokakarya “Reconstructing the
Historical Tradition of 21th Century Indonesian Labour”, CLARA-CAPTRANS-LIPI, Bali 4-6 Desember 2001;
dan Bachriadi, Dianto (2001), “Melihat Selayang ke Dalam: Latar Belakang Munculnya Usulan Ketetapan MPR
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan”, pengantar editor dalam
Meneguhkan Komitmen, Mendorong Perubahan, Dianto Bachriadi (ed.), hal. v-xxxiv (Bandung: KPA-Pokja
PSDA-KSPA).
6 Lihat: Poniman, Anton, et.al. (2005), Petisi Cisarua: Rekomendasi untuk Presiden Republik Indonesia Periode
2004-2009, “Reforma Agraria dalam Rangka Pelaksanaan Visi, Misi dan Program Pemerintah Baru”
(Bandung: Pergerakan).
3
Reforma Agaria sebagai Dasar bagi Pembangunan Nasional Indonesia Baru
Dalam dokumen “Petisi Cisarua” sejumlah pakar dan aktivis pembaruan
agraria telah mengingatkan bahwa jika hendak menjalankan reforma agraria di
Indonesia jangan lah “setengah-setengah”, tetapi jadikan reforma agraria sebagai
dasar bagi pembangunan ekonomi (nasional) bagi Indonesia baru7. Sesungguhnya
reforma agraria yang berhasil – dalam pengalaman banyak negara seperti di
Jepang, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Mesir, dan sebagainya – adalah yang
menempatkannya sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi secara nasional yang
kemudian menjadikannya basis penting bagi pertumbuhan industri nasional yang
kuat.
Dalam hal ini Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya
sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu
tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta
menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat ‘baru’ yang demokratis dan
berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan
sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani
khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya8. Reforma agraria jika
7 Poniman, et.al. (2005), Petisi Cisarua (Bandung: Pergerakan). Lihat juga: Bachriadi, Dianto (1999),
Pembaruan Agraria (Agrarian Reform): Urgensi dan Hambatannya dalam Pemerintahan Baru di Indonesia
Pasca Pemilu 1999, makalah untuk Seminar “Mendesakan Agenda Pembaruan Agraria dalam Sidang Umum
(SU) MPR 1999” yang diselenggarakan oleh KPA, ELSAM, dan Lab. Sosiologi-Antropologi IPB di Jakarta, 22
September 1999; dan Wiradi, Gunawan (2000), Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir
(Yogyakarta: Insist Press-KPA-Pustaka Pelajar). Dalam hal ini patut juga disampaikan adanya sejumlah
keraguan dari para pakar bahwa sesungguhnya momentum bagi palaksanaan reforma agraria yang sejati
sesungguhnya belum lagi terbentuk, meskipun SBY-JK selaku kandidat calon presiden dan wakil presiden telah
mencanangkannya sebagai bagian dari Visi dan Misi yang mereka ajukan ke KPU dan publik untuk
menjalankan program ini jika mereka terpilih sebagai pimpinan nasional yang baru pasca Pemilu 2004.
Gunawan Wiradi, salah seorang pakar agraria di Indonesia dan mantan anggota Dewan Pakar Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA), dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa momentum yang paling pas
bagi pelaksanaan reforma agraria yang sejati sesungguhnya telah terlewat dan tidak berhasil dimanfaatkan
dengan baik oleh para pemimpin negeri ini ketika pemerintahan Orde Lama mengesahkan UUPA 1960 dan
mulai menjalankan program landreform setahun kemudian. Dalam pandangannya, pada saat itu sejumlah
prasyarat bagi dilaksanakan reforma agraria yang sejati di Indonesia relatif tersedia, tetapi tidak pada saat ini.
Mengenai sejumlah prasyarat ini lihat: King, Russel (1977), Land Reform: A World Survey (Boulder: Westview
Press); dan Wiradi (2000), Reforma Agraria.
8 Lihat: Tuma, Elias H. (1965), Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform, a Comparative Analysis (Berkeley:
University of California Press); Senior, Clarence (1958), Land Reform and Democracy (Westport: Greenwood
Press); Dorner, Peter (1972), Land Reform and Economic Development (Baltimore: Penguin Books); Lin, Sein
(ed.) (1974), Readings in Land Reform (Taipe: Good Friends Press); Lehmann, David (ed.) (1974), Agrarian
Reform and Agrarian Reformism (London: York: Holmes and Meier Pub.); Rodriguez, Joel (1978), Genuine
Agrarian Reform (Quezon City: URM-NCCP); FAO (1981), Peasant Charter (Rome: UN-FAO); Herring,
Ronald J. (1983), Land to the Tiller: The Political Economy of Agrarian Reform in South Asia. (New Haven:
4
dijalankan dengan benar dan baik, akan menjadi landasan bagi pembangunan –
termasuk pengembangan industrialisasi – nasional yang kokoh.
Inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi
pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan
berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan,
perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya9. Tuma (1965)
menyimpulkan bahwa “landreform” dalam pengertian luas akhirnya dapat
disamakan dengan “agrarian reform” (reforma agraria), yakni suatu upaya untuk
mengubah struktur agraria demi terciptanya tujuan sebagaimana disebutkan di atas.
Jadi reforma agraria dapat diartikan sebagai landreform plus10.
Penataan ulang struktur penguasaan tanah (landreform), bukan saja akan
memberikan kesempatan kepada sebagian besar penduduk yang masih
menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf
kehidupannya. Lebih dari itu, landreform bukan hanya akan suatu dasar yang kokoh
dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi
pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini akan membuka
kesempatan untuk terjadinya proses pembentukan modal (capital formation) di
pedesaan yang akan menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh. Selain itu,
ia juga akan memberikan sejumput kekuasaan pada kelompok-kelompok petani
miskin di pedesaan di dalam ikatan-ikatan sosial pada masyarakatnya. Memberikan
tanah kepada para petani miskin yang selama ini terpinggirkan, seperti dikatakan
Yale University Press); Prosterman, Roy L. dan Jeffrey M. Riedinger (1987), Land Reform and Democratic
Development (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Putzel, James (1992), The Captive Land: the Politics of
Agrarian Reform in the Philippines (London: CIIR); Sobhan, Rehman (1993), Agrarian Reform and Social
Transformation: Preconditions for Development (London: Zed Books); Setiawan, Bonnie (1997), “Konsep
Pembaruan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum”, dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan
Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, dan Bonnie Setiawan (ed.), hal. 3–
38 (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia); Wiradi (2000), Reforma Agraria; Borras Jr.,
Saturnino M. (2004), Rethinking Redistributive Land Reform: Struggles for Land and Power in the Philippines,
Phd Thesis at the Institute for Social Science, The Hague, The Netherlands; dan Eric, Eckholm (tt), “Orangorang
yang Tergeser: Land Reform dan Pembangunan yang Mantap”, dalam Seri Wawasan, hal. 28-62.
9 Lihat, misalnya, dokumen Kelompok Studi Pembaruan Agraria (2001), Ketetapan MPR RI tentang Pembaruan
Agraria sebagai Komitmen Negara Menggerakan Perubahan menuju Indonesia yang Lebih Baik, masukan
Pemikiran dari Kelompok Studi Pembaruan Agraria Disampaikan kepada Badan Pekerja II MPR-RI pada 21
Mei 2001.
10 Istilah reforma agraria dan landreform itu sendiri sering dipergunakan secara bertukaran untuk makna (dalam
pengertian) yang sama. Lihat Wiradi, Gunawan (1984), “Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria”, dalam
Dua Abad Penguasaan Tanah di Indonesia: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa,
Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed.), hal. 286-382 (Jakarta: Gramedia), khususnya hal. 312-
313.
5
oleh Prosterman, Temple dan Hanstad, adalah “satu-satunya cara yang efektif untuk
menggeser ketidakseimbangan di dalam struktur kekuasaan yang kemudian dapat
menjadi dasar bagi pengembangan institusi-institusi sosial dan politik yang lebih
partisipatoris, baik di tingkat lokal dan nasional, sekaligus memperkuat
demokrasi”11. Tetapi tidak boleh diabaikan, dalam landreform selain ada proses
redistribusi tanah bagi petani-petani miskin, tak bertanah atau yang hanya
menguasai lahan sedikit, harus terkandung muatan aksi-aksi untuk mencegah dan
mengurangi konsentrasi penguasaan tanah.
Dalam pengamatannya terhadap pelaksanaan landreform di beberapa negara
Amerika Latin, Lindquist (1979) menyimpulkan bahwa suatu landreform harus12:
(1) Bermakna sebagai suatu transfer kekuasaan;
(2) Pengembalian tanah-tanah (property) rakyat yang dirampas;
(3) Pembagian tanah secara merata (hal ini dapat menimbulkan konflik dengan
poin no. 2);
(4) Mengarah kepada pengelolaan tanah yang lebih baik (hal ini dapat konflik
dengan poin no. 2 dan 3);
(5) Meningkatkan standar kehidupan dari petani-petani yang menerima manfaat
dari reform;
(6) Meningkatkan produksi pertanian;
(7) Menciptakan lapangan kerja;
(8) Mempercepat pembentukan modal (capital formation), investasi dan teknologi
(inovasi di bidang pertanian);
(9) Menciptakan dukungan politik untuk partai atai kelompok-kelompok politik
yang pro reform;
(10) Memungkinkan untuk dilakukan/diterapkan dalam kondisi yang ada di tengah
masyarakat, khususnya dalam hal kapasitas personal/orang-orang yang
ada/tersedia; dan
(11) Menjungkirbalikan (mengubah) masyarakat kapitalis.
11 Prosterman, Roy L., Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (1990), “Introduction”, dalam Agrarian
Reform and Grassroots Development: Ten Case Studies, Roy L. Prosterman, Mary N. Temple dan Timothy M.
Hanstad (ed.) (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.), hal. 2.
12 Lindquist, Sven (1979), Land and Power in South America (Harmondsworth: Penguin Books).
6
Jadi, reforma agraria selain merupakan bagian dari program pembangunan
ekonomi, juga bermakna sebagai “suatu program politik untuk merubah struktur
kekuasaan dalam lapangan agraria (penguasaan dan penggunaan sumber-sumber
agraria)”13. Di dalamnya, redistribusi tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang
telah dikuasai dalam skala besar atau melebihi batas maksimum yang ditentukan,
dan pengembalian tanah-tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang diambil
dari penguasaan rakyat sebelumnya, menjadi satu program penting dalam rangka
merombak struktur penguasaan tanah atau sumber-sumber agraria tersebut.
Dalam konteks peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan
rakyat, dapat dikatakan hampir semua negara industri maju telah melakukan
reforma agraria sebelum melaksanakan industrialisasinya. Pengalaman
pelaksanaan reforma agraria di sejumlah negara Asia (seperti: Taiwan, Jepang,
Korea Selatan, dan Cina), Afrika dan Amerika Latin, seperti yang diungkapkan oleh
Lin (1974) menunjukkan setidaknya ada 10 (sepuluh) aspek utama yang perlu diurus
kelengkapannya oleh penyelenggara negara bila reforma agraria mau berhasil,
yakni: (1) Mandat Konstitusional, (2) Hukum Agraria dan Penegakkannya, (3)
Organisasi Pelaksana, (4) Sistem Administrasi Agraria, (5) Pengadilan, (6) Desain
Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan dan Latihan, (8) Pembiayaan, (9)
Pemerintahan Lokal, dan (10) Partisipasi Organisasi Petani14.
Reforma agraria akan menghasilkan revitalisasi sektor pertanian dan
pedesaan yang kokoh. Reforma agraria yang berhasil ditandai oleh kepastian
penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani,
tata-guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan
pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas
yang mampu membuat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki
daya beli yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, sektor pertanian kita akan menjadi
sandaran hidup mayoritas rakyat dan juga sekaligus penyokong industrialisasi
nasional. Dengan demikian reforma agraria akan mewujudkan keadilan,
kesejahteraan dan keamananan.
Dengan kata lain tujuan pokok dari reforma agraria (yang sejati) adalah
penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (agrarian
13 Bachriadi (1999), Pembaruan Agraria (Agrarian Reform), hal. 27.
14 Lin (ed.) (1974), Readings in Land Reform.
7
justice), peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan
agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur
penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang
memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas
perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi
partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian besar penduduk yang nyatanya
bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan
nasional baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Itu sebabnya pula, sejak lama
banyak ahli meyakini bahwa reforma agraria yang sejati akan memberikan
kontribusi penting bagi proses demokratisasi pedesaan yang dalam konteks
Indonesia adalah salah satu pangkalan penting bagi kehidupan sosial sebagai besar
penduduknya15.
Sementara itu, konflik agraria yang merebak selama ini adalah tanda lain dari
perlu dilaksanakannya reforma agraria, karena konflik agraria itu sendiri
merefleksikan pudarnya keadilan agraria di dalam suatu masyarakat (:negara).
Reforma agraria dimaksudkan untuk menjawab ketimpangan dan konflik yang
timbul. Konflik agraria selain merupakan akibat tidak dilaksanakannya reforma
agraria, juga dapat terjadi dalam proses reforma agraria apabila persiapannya
tidak matang16. Karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik yang biasanya
menyertai pelaksanaan reforma agraria, maka reforma agraria perlu dipersiapkan
dengan matang dengan memenuhi berbagai prasyarat yang diperlukan. Peran negara
(dalam hal ini: pemerintah) sangat penting, bahkan tidak tergantikan dalam
pelaksanaan reforma agraria, termasuk menyediakan prasyarat-prasyaratnya.
Prasyarat pelaksanaan reforma agraria yang dimaksud meliputi: (1) kemauan
politik, (2) data keagrariaan yang lengkap dan akurat, (3) adanya organisasi tani
15 Lihat misalnya: Senior (1958), Land Reform and Democracy (Westport: Greenwood Press); Prosterman dan
Riedinger (1987), Land Reform and Democratic Development (Baltimore: John Hopkins Univ. Press);
Prosterman, Roy L., Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (ed.) (1990), Agrarian Reform and Grassroots
Development: Ten Case Studies (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.).
16 Lihat, misalnya: Lindquist (1979), Land and Power in South America (Harmondsworth: Penguin Books);
Christodolou, Demetrios (1990), The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide (London:
Zed Books); dan Wiradi, Gunawan (2002), Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik
Agraria Anak Kandung “Pembaruan” Agraria, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pembaruan
Agraria, Yogyakarta 16 Juli 2002, STPN dan BPN.
8
yang kuat, (4) elit politik dan elit bisnis yang harus terpisah, dan (5) dukungan dari
angkatan bersenjata17.
Berdasarkan sejumlah pandangan di atas, seperti ditegaskan oleh para pakar
dan aktivis penyusun “Petisi Cisarua”, siapa pun yang memerintah Indonesia
khususnya pemerintahan baru pasca Pemilu 2004, hendak lah tidak sekedar
menempatkan reforma agraria sebagai program penyerta atau complementary
program bagi revitalisasi pertanian. Apalagi sejatinya gagasan tentang revitalisasi
pertanian itu masih disandarkan pada cara-cara lama, yakni mengandalkan
kekuatan modal besar yang diundang dari luar pedesaan untuk mengeksploitasi
potensi lokal. Jika reforma agraria hanya ditempatkan sebagai complementary
program, apalagi lebih diorientasikan untuk memberikan kepastian hukum (secara
formal) bagi penguasaan tanah oleh petani semata untuk kemudian dilibatkan dalam
program-program pengembangan ekonomi yang eksploitatif yang dikendalikan oleh
korporat-korporat bisnis. Jika demikian, maka itu lah yang disebut dengan reforma
agraria “pura-pura” yang kemudian akan lebih mencuatkan kepentingankepentingan
ekonomi dan politik yang berbeda ketimbang untuk mencapai tujuantujuan
pokoknya yang berujung pada penciptaan keadilan agraria (agrarian justice).
Hal-hal yang Patut Diwaspadai dari Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)
atau Program “Reformasi Agraria” ala SBY
Perlu diperhatikan bahwa rencana SBY untuk menjalankan “reforma agraria”
– yang dalam pidatonya disebutkan secara salah sebagai reformasi agraria – lebih
ditumpukan kepada dua hal, yakni: (1) redistribusi lahan secara terbatas, dan (2)
sertifikasi tanah18. Dalam pidatonya tersebut, Presiden SBY tidak menyebutkan
berapa banyak Tanah Negara yang akan diredistribusi, dimana lokasinya, berapa
banyak rumah tangga petani (yang disebutnya sebagai “termiskin”) yang akan
menjadi penerima manfaat langsung, dan siapa saja serta dengan cara bagaimana
para “petani termiskin” ini diidentifikasi. Dalam pidatonya hanya disebutkan,
“langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang
17 King (1977), Land Reform. Lihat juga Wiradi (2000), Reforma Agraria.
18 Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2007,
Jakarta 31 Januari 2007, hal. 10.
9
berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita
boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat”19.
Dari pemberitaan media massa terakhir20, diketahui oleh publik bahwa Tanah
Negara yang hendak diredistribusi adalah sekitar 9,25 juta hektar yang terdiri dari
1,1 juta hektar merupakan tanah-tanah yang menurut UU sudah bisa diperuntukan
bagi landreform21, dan 8,15 merupakan tanah-tanah yang berstatus kawasan hutan
produkti konversi22. Sementara itu menurut Kepala BPN, Joyo Winoto, pihak
pemerintah yang dalam hal ini adalah BPN dan Departemen Kehutanan masih akan
melakukan indentifikasi dan penghitungan kembali terhadap sejumlah lahan yang
mungkin dapat diredistribusikan melalui program ini23. Sebelumnya, sejak akhir
tahun 2006 hingga pertengahan bulan Mei ini, pemberitaan di media massa yang
mengutip pernyataan sejumlah pejabat negara terkait, khususnya kepala BPN, lebih
sering mengutip bahwa ada 8,15 juta hektar eks kawasan hutan produksi konversi
dan tanah-tanah negara lainnya yang jumlahnya tidak diketahui24.
19 Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2007,
Jakarta 31 Januari 2007, hal. 10.
20 Lihat, misalnya: “9,25 juta hektar Tanah Gratis untuk Rakyat Miskin”, Media Indonesia Online, 22 Mei 2007
[www.media-indonesia.com]; “Rakyat Miskin bisa Punya Tanah”, Pikiran Rakyat, 23 Mei 2007; “Rakyat
Miskin akan Dapat Lahan”, Republika, 23 Mei 2007.
21 Bandingkan juga pernyataan Kepala BPN ini, dengan pernyataan mantan Wakil Kepala BPN periode
sebelumnya, Prof DR. Maria Soemardjono, SH, MPA yang memperkirakan bahwa secara akumulatif jumlah
Tanah Negara yang dapat diredistribusi ada sekitar 1.397.167 hektar, dimana hingga tahun 1998 telah
diredistribusi sekitar 56,4% atau sekitar 787.931 hektar. Lihat: Bachriadi, Dianto (2000), “Land for the landless:
Why are the democrats in Jakarta not interested in land reform?”, dalam Inside Indonesia No. 64, October-
December 2000.
22 Tanah-tanah yang berstatus sebagai “kawasan hutan produksi” merupakan bagian dari kawasan yang disebut
dengan Hutan Negara yang berada dalam yurisdiksi UU Pokok Kehutanan dan memerlukan proses pelepasan
kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan terlebih dahulu sebelum dapat dipergunakan untuk kegiatankegiatan
yang tidak berkaitan dengan pengelolaan hutan.
23 Lihat, “9,25 juta hektar Tanah Gratis untuk Rakyat Miskin”, Media Indonesia Online, 22 Mei 2007
[www.media-indonesia.com].
24 Lihat, misalnya: “Tanah Gratis untuk Petani Dibagikan 2007”, Tempo Interaktif, 04 Oktober 2006,
[www.tempo-interaktif.com]; “Pemerintah Siapkan Pembagian Lahan Petani”, Koran Tempo 13 November
2006; “Redistribusi Lahan bukan Hanya untuk Petani”, KOMPAS 6 Januari 2007; dan “Lahan 24 juta hektar
Tidak Teridentifikasi”, KOMPAS 16 Januari 2007. Sementara itu, Tempo Interaktif, 28 September 2006 (19:54
WIB), “Pemerintah Bagikan 9 Juta Hektar Tanah” [www.tempo-interaktif.com], memberitakan bahwa
pemerintah akan meredistribusi 9 juta hektar Tanah Negara yang akan diberikan kepada petani sebanyak 60%
dan sisanya (40%) disediakan kepada investor, baik investor domestik dan asing, untuk pengembangan
perkebunan besar yang diberi HGU selama 100 tahun (khusus untuk investor asing disesuaikan dengan UU
Penanaman Modal Asing yang baru). Dalam Tempo Interaktif, 04 Oktober 2006, “Tanah Gratis untuk Petani
Dibagikan 2007” [www.tempo-interaktif.com], Menteri Pertanian menyebutkan selain 9 juta ha tanah negara
yang berupa hutan tanaman rakyat, masih ada 8,12 juta hektar tanah lain dan 2 juta hektar tanah perusahaan
umum Perhutani di Jawa yang 1,15 juta hektar diantaranya sudah dapat dipergunakan untuk kepentingan
program ini. Namun menurut BPN, tanah seluas 8,12 juta hektar tersebut masih berupa alokasi indikatif. Artinya
10
Kesimpang-siuran mengenai angka ini, yang tentu saja nantinya berdampak
pada soal penentuan lokasi implementasi program, bisa jadi bertambah runyam jika
dihubungkan dengan pernyataan Presiden SBY dalam pidato akhir tahunnya. Beliau
mengatakan “… mengingat selama kurun waktu 43 tahun (sejak 1961 hingga 2004),
tanah negara yang diberikan kepada rakyat baru berjumlah 1,15 juta hektar”25.
Apakah angka yang disebutkan oleh Presiden SBY ini (: 1,15 juta hektar) sama
dengan angka yang disebut-sebut sebagai “1,1 juta hektar merupakan tanah-tanah
yang menurut UU sudah bisa diperuntukan bagi landreform” oleh media massa di
atas? Jika benar angka yang dimaksud adalah sama, maka ada dua kemungkinan
yang bisa terjadi di sini. Kemungkinan pertama adalah, pemerintah melalui Kepala
BPN telah mengklaim tanah-tanah yang telah diredistribusi selama ini sebagai
bagian atau hasil dari program “reformasi agraria ala SBY”. Kedua, pihak media
massa telah salah menyitir atau mengintepretasi pernyataan dari Kepala BPN
sehubungan dengan angka 1,1 juta hektar tersebut.
Kenyataan-kenyataan yang terurai ini menyiratkan bahwa sesungguhnya
pemerintah tidak memiliki suatu jaringan data dan informasi yang baik, apalagi
akurat, yang bisa dijadikan pegangan tepat untuk menjalankan program landreform.
Selain itu, pada kenyataannya hingga saat ini belum diketahui benar siapa yang akan
menjadi subyek (penerima manfaat langsung pembagian tanah), dengan cara
bagaimana redistribusi tanah ini akan dilakukan dan apa bentuk hak yang akan
timbul atas tanah-tanah tersebut. Ditambah dengan ketidakjelasan – untuk tidak
mengatakannya dengan ‘absen’ alias ‘tidak ada’ – beberapa hal yang sangat prinsip di
dalam suatu program landreform ataupun reforma agraria di dalam konsepsi
“reformasi agraria ala SBY” ini, seperti: pembatasan penguasaan tanah,
penyelesaiakan konflik, dan penyediaan sarana-sarana produksi serta proteksi
terhadap kegiatan produktif di atas lahan-lahan yang diredistribusi. Maka patut
dipertanyakan apakah SBY memang menganggap dan meyakini reforma agraria
sebagai suatu agenda yang penting untuk dijalankan sebagai landasan baru bagi
penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia atau gagasan ini
tanah tersebut belum berstatus Tanah Negara yang bisa dibagikan. Mengenai tanah-tanah obyek program
“reformasi agraria ala SBY” yang tidak hanya ditujukan untuk kalangan petani, lihat juga “Redistribusi Lahan
bukan Hanya untuk Petani”, KOMPAS 6 Januari 2007.
25 Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2007,
Jakarta 31 Januari 2007, hal. 10.
11
sesungguhnya lebih sebagai suatu program politik untuk merebut simpati dan
dukungan politik khususnya dari kaum tani bagi kepentingan-kepentingan yang
sama sekali tidak memiliki kaitan dengan upaya menciptakan keadilan agraria.
Sudah menjadi keyakinan teoritik sejumlah ahli agraria bahwa tidak seluruh
pelaksanaan redistribusi tanah dapat disebut sebagai landreform atau lebih luas lagi
sebagai reforma agraria. Karena pada dasarnya, reforma agraria harus bermakna
penataan ulang struktur penguasaan tanah yang di dalamnya dapat terliput – dan
biasanya menjadi program intinya – suatu aktivitas redistribusi tanah dan
pembatasan (: pencegahan) konsentrasi penguasaan tanah. Bahkan dapat pula di
dalamnya terkandung aksi-aksi untuk menata ulang sistem bagi hasil dalam kegiatan
pertanian26.
Aktivitas redistribusi tanah tersebut selanjutnya harus disertai dengan
sejumlah program ikutan yang tidak bisa tidak harus disediakan secara programatik
pula, yakni penyediaan segala kemudahan bagi petani penerima tanah untuk
memulai mengembangkan potensi produktivitasnya di atas tanah yang mereka
terima. Peran negara (dalam hal ini pemerintah) tidak hanya menyiapkan sarana
untuk kemudahan berproduksi dan kemudian memasarkan hasil-hasil produksi
kelompok-kelompok petani penerima tanah tersebut, tetapi juga ada perannya untuk
memberikan perlindungan ketika petani-petani penerima tanah masih harus
memperkuat unit-unit ekonomi produksinya.
Di sini masih menjadi pertanyaan, apakah program redistribusi tanah yang
baru saja dicanangkan oleh SBY juga akan menjadikan negara (: pemerintah)
menjadi penyedia (kemudahan) berbagai sarana produksi dan kemudian melindungi
mereka dari berbagai ancaman nyata atau potensial atas keberlangsungan kegiatan
produktifnya? Tampaknya dua hal ini masih perlu diragukan mengingat berbagai
kebijakan ekonomi dan kebijakan-kebijakan sosial lainnya dalam beberapa tahun
terakhir justru menegaskan hilangnya peran negara (: pemerintah) sebagai
pelindung bagi penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan,
selain sebagai penyedia berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk menegakan
hak-hak dasarnya untuk dapat hidup layak sebagai warga negara. Ingat saja
26 Mengenai hal ini lihat: Cohen, Suleiman. I. (1978), Agrarian Structures and Agrarian Reform (Leiden:
Martinus Nijhoff); dan Parlindungan. A. P. (1991), Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia: Suatu Studi
Komparatif (Bandung: Mandar Maju).
12
kebijakan-kebijakan SBY-JK yang menaikan harga BBM, melanjutkan dan
mempertegas kebijakan pengurangan subsidi untuk sarana produksi pertanian,
kebijakan bagi kemudahan masuknya hasil-hasil pertanian dari luar begeri untuk
menyaingi produk lokal, membiarkan pelayanan kesehatan dan pendidikan
dikendalikan oleh hukum pasar dan korporat bisnis, dan lain sebagainya lagi yang
semuanya sudah memerosotkan kemampuan petani untuk berproduksi – apalagi
menjadi kuat! – dan memerosotkan kualitas kehidupan rakyat pada umumnya.
Jeratan komitmen pemerintah Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi
global saat ini, seperti perjanjian-perjanjian untuk memfasilitasi investasi dan pasar
bebas, adalah hal pertama dan pokok yang harus diterabas jika memang hendak
menjalankan reforma agraria yang sejati di Indonesia.
Hal lain yang sangat penting disorot dari rencana program redistribusi tanah
ala SBY adalah absennya komitmen pemerintah untuk membatasi penguasaan tanah
secara berlebihan. Padahal, reforma agraria yang sejati dalam kerangka
mewujudkan keadilan agraria bukan hanya mengandung program redistribusi tanah,
tetapi secara bersamaan harus disertai dengan mengurangi dan mencegah terjadinya
konsentrasi penguasaan tanah. Artinya, jika ditemukan praktek-praktek penguasaan
tanah berlebih, termasuk yang menguasainya dengan cara guntai (absentee)27, maka
pemerintah dalam kerangka reforma agraria harus melakukan upaya-upaya
pencabutan hak atas tanah-tanah yang dikuasai melebihi batas-batas yang
ditentukan untuk kemudian diredistribusi kepada pihak-pihak yang secara hukum
telah ditetapkan sebagai penerima manfaat redistribusi. Mengenai hal ini sejumlah
peraturan hukum yang masih berlaku hingga saat ini sangat jelas mengatakan hal
tersebut, seperti: (1) UUPA 1960 pasal 728 dan pasal 1729; UU No.56/Prp/1960
27 Pengertian absenteeism dalam bidang pertanahan adalah adanya tanah yang dimiliki atau dikuasai yang
letaknya berjauhan atau tidak sama dengan letak tempat tinggal si pemilik/penguasa, sehingga yang
bersangkutan tidak dapat atau tidak mengusahakan sendiri tanah tersebut secara aktif.
28 Dalam pasal 7 dinyatakan: “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah
yang melampaui batas tidak diperkenankan”.
29 Pasal yang terdiri dari 4 ayat ini menyatakan: (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk
mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang
boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum; (2) Penetapan
batas maksimim termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu
yang singkat; (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal
ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah; (4) Tercapainya batas minimum termaksud
dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsurangsur.
13
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian30; dan PP No. 6/1999 tentang
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, serta
Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi31. Sedangkan
ketentuan tentang larangan tanah guntai (absenteeism) diatur dalam pasal 1032.
Selebihnya, pemerintah (: negara) kemudian harus melindungi para penerima
manfaat (: penerima tanah dan bagi hasil yang relatif setara) ini dari aksi-aksi
perlawanan yang biasanya digerakan oleh pihak-pihak yang merasa “dirugikan” oleh
kebijakan afirmatif tersebut33.
Dalam pidato politiknya beberapa bulan yang lampau, SBY sama sekali tidak
menyinggung dan menegaskan kembali pentingnya pencegahan dan pelarangan
penguasaan tanah secara berlebihan baik oleh perseorang maupun oleh korporasi ini
sebagai bagian pokok dari kerangka “reformasi agraria” yang hendak
dijalankannya34. Bahkan sebaliknya, dari beberapa pemberitaan media massa35 dan
30 Penetapan batas maksimum penguasaan tanah dibuat berdasarkan kondisi tanah, wilayah dan keadaan
geografi setempat serta komposisi demografi. 30 Menurut UU No. 56/Prp/1960, penetapan luas tanah maksimal
yang dapat dikuasai dibedakan menurut: (a) daerah yang padat dan tidak padat; (b) tanah sawah (arable land)
dan tanah kering (non arable land); (c) besaran keluarga yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dan keluarga yang
terdiri dari lebih tujuh orang; dan kebijakan bagi anggota ABRI/Pegawai Negeri yang sedang bertugas di luar
daerah yang berhak hanya 2/5 dari yang dimungkinkan untuk penduduk biasa. Lihat: “UU No.56 PRP Tahun
1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian”; “Penjelasan UU No.56 PRP Tahun 1960”; dan “Keputusan
Menteri Agraria No.SK 978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian”, dalam Harsono,
Boedi (1996), Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, edisi revisi (Jakarta:
Penerbit Djambatan), hal. 771-777, 778-788, dan 789-796.
31 Kedua peraturan ini muncul setelah adanya sejumlah desakan untuk menguangi dan mengerem ekspansi usaha
perusahaan-persuhaan pemegang HPH serta ekspansi areal perkebunan sawit, maupun pengembangan kawasankawasan
wisata dan perumahan-perumahan terpadu yang dalam 15 tahun terakhir menunjukan kecenderungan
ekspansionis yang luar biasa. Walaupun kedua peraturan ini tidak diberlakukan surut, dan terlepas dari
lemahnya aspek penerapan dan pengawasannya, keduanya sebagai peraturan yang membatasi konsentrasi
penguasaan tanah oleh satu perusahaan atau satu perusahaan induk (holding company) peraturan ini cukup
progresif.
32 Pasal ini menyatakan: (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian
pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara
pemerasan; (2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan
perundangan; (3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.
33 Mengenai pelaksanaan program landreform di Indonesia dan juga gerakan perlawanannya lihat, misalnya:
Utrect, Ernst (1969), “Land Reform”, dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies 5(3), hal. 71-88; Morad,
Aly A. (1970), Land Reform: Report to the Government of Indonesia (Rome: FAO); Huizer, Gerrit (1980),
Peasant Movements and Their Counterforces in South-East Asia (New Delhi: Marwah Publications);
Hutagalung, Arie Sukanti (1985), Program Redistribusi Tanah di Indonesia: Suatu Sarana ke Arah Pemecahan
Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah (Jakarta: Rajawali Pres); Bachriadi, Dianto (1999),
Landreform terhadap Tanah Negara dan Lahan Tidur, makalah untuk Karya Latihan Bantuan Hukum
(KALABAHU) 1999 LBH–Jakarta, Jakarta 7 April 1999; Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas (segera terbit),
“Loosing Rights to land: the fate of landreform in five villages in West Java”, dalam Land for the People: State
Policy and Agrarian Conflicts in Indonesia, Anton Lucas dan Carol Warren (ed.) (London: Zed Books).
34 Lihat Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun
2007, Jakarta 31 Januari 2007.
14
dalam beberapa diskusi yang berkembang di “lingkungan dalam” dari para penyusun
gagasan “reformasi agraria ala SBY” ini juga berkembang gagasan untuk juga
memberikan porsi kepada sejumlah korporat bisnis. Dalam salah satu lokakarya
terbatas yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Ketua
STPN, DR Endriatmo Sutarto, mengatakan: “Rencana Pembaruan Agraria atas lahan
seluas 8,15 juta hektar yang dialokasikan untuk rakyat (seluas 6 juta hektar), dan
pengusaha (sekitar 2,15 juta hektar) harus dilihat dalam rangka model Reforma
Agraria gabungan semacam ini”36.
Berikut ini adalah 7 hal lainnya yang patut diwaspadai sehubungan dengan
rencana “reformasi agraria ala SBY” yang secara formal dinyatakan sebagai Program
Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)37. Ke-7 hal tersebut adalah:
(1) Program reformasi agraria ini besar kemungkinannya merupakan kemasan
baru dari upaya pemerintah untuk memperluas kembali areal-areal perkebunan
besar dengan mengerahkan petani kecil sebagai bagian penting penyangga
tenaga kerja murah melalui sejumlah skema kemitraan seperti model intiplasma
yang sesungguhnya merupakan gagasan “kuno” dan sudah “bangkrut”,
baik secara teoritik maupun prakteknya dalam kerangka memberdayakan petani
kecil38. Dalam berbagai studi dan literatur malah disebutkan model inti-plasma,
35 Salah satu pemberitaan media massa, “Pemerintah Bagikan 9 Juta Hektar Tanah”, Tempo Interaktif, 28
September 2006 (19:54 WIB) [www.tempo-interkatif.com] disebutkan: “pemerintah menyediakan 9 juta hektar
tanah dikuasai negara untuk diberikan kepada masyarakat sebesar 60 persen dan investor dalam negeri dan asing
sebesar 40 persen. Reformasi agraria ini diberikan untuk masa pemanfaatan tanah itu selama 100 tahun.”
36 Sutarto, Endriatmo (2006), Perlunya Konsensus Mengenai Reforma Agraria ala Indonesia, Pidato Sambutan
Ketua STPNdalam Lokakarya Perumusan Hasil-hasil Simposium Agraria Nasional, Yogyakarta 17-18
Desember 2006.
37 Hal ini saya kemukakan secara lebih jelas dalam Bachriadi, Dianto (2006), Keterbatasan Politik
Penyelenggara Negara: 7 Alasan Logis untuk Menyatakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)
sebagai Penyesatan, makalah yang disampaikan dalam Forum Dialog Refleksi Akhir Tahun Gerakan Sosial di
Indonesia, Bandung 27-28 Desember 2006.
38 Mengenai kritik mengenai praktek pengembangan perkebunan besar dengan model inti-plasma di Indonesia,
lihat misalnya: Wiradi, Gunawan (1991), Industri Gula di Jawa dalam Perspektif Model “Inti-Satelit”: Kasus di
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Working Paper PSP-IPB Vol. A-31 (Bogor: PSP-IPA); Bachriadi, Dianto
(1995), Refleksi 20 Tahun Program TRI: Madu Pahit untuk Petani, makalah untuk seminar Program TRI dan
Kesejahteraan Petani Tebu, Yogyakarta 24 Agustus 1995; Bachriadi, Dianto (1995), Ketergantungan Petani dan
Penetrasi Kapital: Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming (Bandung: Akatiga); dan
Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin, dan Mies Grijns (1995), Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR-Bun Jawa
Barat (Bandung: Akatiga). Mengenai “kebangkrutan” perspektif perkebunan besar sebagai penyangga
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat pedesaan, melainkan sebaliknya menjadi sumber
bertahannya kemiskinan di pedesaan-pedesaan Dunia Ketiga, lihat misalnya: Beckfors, George L. (1972),
Persistent Poverty: Underdevelopment in Plantation Economic of the Third World (Oxford: Oxford Univ.
Press); dan Bachriadi, Dianto (1999), From Neo-Feodalism to Neo-Liberalism: Big Plantations, Small
15
yang kemudian di Indonesia diperlunak istilahnya dengan “kemitraan”, pada
hakekatnya tidak lebih dari upaya untuk menjadikan petani sebagai buruh
murah di atas tanah mereka sendiri39. Jadi dalam hal ini Petani kecil diikutkan
dalam skema penguatan sektor pertanian, tetapi tidak dijadikan basis bagi
pembentukan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi sebagaimana layaknya
orientasi pokok dari reforma agraria yang sejati.
Hal ini jelas nampak dari pernyataan Kepala BPN, Joyo Winoto, yang
menyatakan bahwa kebijakan untuk menjalankan “reformasi agraria” saat ini
hanya merupakan complementary program untuk mendukung kebijakan
pemerintah dalam merevitalisasi sektor pertanian40, perikanan, dan
kehutanan41.
(2) Program redistribusi tanah ala SBY tidak lebih merupakan suatu instrumen
untuk memperkuat kebijakan penciptaan pasar tanah yang didahului dengan
penciptaan kepastian hukum terhadap pemilikan tanah melalui sertifikasi42.
Redistribusi tanah dapat meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang pada
dasarnya menjadi salah satu fondasi dari Program Manajemen/Administrasi
Pertanahan dalam kerangka menciptakan “pasar tanah yang bebas” (free land
Plantations, and Plantation Workers Conditions in Indonesia, Laporan Penelitian untuk The International Union
of Food and Agriculture Workers (IUF) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
39 Mengenai hal ini lihat: Wilson, John (1986), “The Political Economy of Contract Farming”, dalam Review of
Radical Political Economy 18(4), hal. 47-70; Kirk, Colin (1987), “Contracting Out: Plantations, Smallholders,
and Transnational Enterprises”, dalam Institute of Development Studies Bulletin 18(8), hal. 45-51; Wiradi
(1991), Industri Gula di Jawa dalam Perspektif Model “Inti-Satelit” (Bogor: PSP-IPA); Bachriadi (1995),
Refleksi 20 Tahun Program TRI; Bachriadi (1995), Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital (Bandung:
Akatiga); dan Gunawan, Thamrin dan Grijns (1995), Dilema Petani Plasma (Bandung: Akatiga).
40 Salah satu bagian dari program revitalisasi pertanian adalah Program Revitalisasi Perkebunan yang dapat
diselenggarakan dengan berbagai macam skema, yang salah satunya adalah denga melibatkan kebun-kbun atau
tanah-tanah garapan yang dikuasai atau dimiliki oleh petani setempat dengan skema PIR atau Kemitraan. Jika
tanah-tanah belum dikuasai secara formal oleh masyarakat setempat, program sertifikasi lahan yang akan
menjadi bagian dari program “reformasi agraria ala SBY” atau PPAN dapat/akan mendahuluinya dengan jalan
menerbitkan sertifikat-sertifkat tanah dengan status Hak Milik yang dapat diklaim sebagai bagian dari program
redistribusi tanah. Mengenai Program Revitalisasi Perkebunan, lihat: Program Revitalisasi Perkebunan, bahan
presentasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, Jakarta, 29 Maret 2007.
41 “Pemerintah Bagikan 9 Juta Hektar Tanah”, Tempo Interaktif, 28 September 2006 (19:54 WIB) [www.tempointeraktif.
com].
42 Suatu konsepsi teoretik mengenai efek pendaftaran tanah terhadap pembangunan keuangan dan pertumbuhan
ekonomi dikembangkan oleh Bank Dunia, seperti yang tampak misalnya pada Byamugisha, Frank F.K. (1999),
The Effects of Land Registration on Financial Development and Economic Growth: A Theoretical and
Conceptual Framework, World Bank’s Policy Research Working Paper 2240.
16
market)43. Dalam konteks ini, menurut Lutfi Nasution, Kepala BPN periode yang
lalu, “dari sekitar 85 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, baru 25 juta bidang
yang sudah disertifikasi atau sekitar 32%-nya”44. Sedangkan menurut Bank
Dunia, “hanya sekitar 27 juta (30%) dari sekitar 80 juta parsil tanah yang sudah
terdaftar selama 40 tahun sejak pendaftaran tanah diberlakukan di Indonesia.
Jika gerak pendaftaran tanah seperti ini terus dipertahankan, dengan
pertumbuhan total persil tanah sebanyak 1 juta persil setiap tahunnya, maka
pendaftaran tanah di Indonesia tidak akan pernah dapat meliputi seluruh persil
yang ada”45.
Patut dicatat bahwa sertifikasi tanah dalam kerangka penciptaan “pasar tanah
yang bebas” adalah suatu kebijakan global yang didorong oleh sejumlah lembaga
keuangan internasional, seperti Bank Dunia misalnya, untuk memberikan
landasan bagi intensifikasi penetrasi kapital yang lebih leluasa dalam era
globalisasi saat ini46. Ini adalah bagian dari operasi paham neoliberal untuk
melanjutkan suatu proses yang biasa disebut dengan primitive capital
accumulation47. Dalam konteks Indonesia, pengembangan pasar tanah yang
efisien itu sendiri diyakini oleh Bank Dunia akan memberikan keuntungan bagi
sebagian besar rakyat dan dapat membantu mengurangi kemiskinan [sic!]48.
43 Lihat Rosset, Peter (2002), The Good, the Bad, and the Ugly: World Bank Land Policies, makalah di
presentasikan pada Seminar “The Negative Impacts of the World Bank’s Policies on Market-Based Land
Reform”, George Washington University, Washington, DC, 15-17 April 2002.
44 “BPN: 60 Juta Bidang Tanah Belum Bersertifikat”, Tempo Interaktif 05 Pebruari 2004 [www.tempointeraktif.
com].
45 Project Appraisal Document Report No. 28178-IND for a Land Management and Policy Development
Project, World Bank’s Document, March 31 2004, hal. 5. Kutipan ini telah diterjemahkan secara bebas oleh
penulis dari sumber aslinya yang berbahasa Inggris.
46 Lihat, misalnya: Kay, Cristobal (2000), “Latin America’s Agrarian Transformation: Peasantisation and
Proletarianisation”, dalam Dissapearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America, Deborah
Brycesson, Cristobal Kay dan J. Mooij (ed.), hal. 123-138 (London: ITDG Press); dan Borras Jr., Saturnino M.
(2003), “Questioning Market-Led Agrarian Reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa”,
dalam Journal of Agrarian Change 3(30), hal. 367-394. Mengenai konsepsi Bank Dunia mengenai pentingnya
pasar tanah yang bebas (free land market), lihat misalnya: Deininger, Klaus dan Hans Binswanger (1999), “The
Evolution of the World Bank’s Land Policy: Principles, Experience, and Future Challenges”, dalam World Bank
Research Observer 14(2), hal. 247-276; dan Deininger, Klaus (2003), Land Policies for Growth and Poverty
Reduction: A World Bank Policy Research Report (Oxford: Oxford Univ. Press).
47 Byres, Terrence J. (2005), “Neoliberalism and Primitive Accumulation in Less Developed Countries”, dalam
Neoliberalism: A Critical Reader, Alfredo Saad-Filho (ed.), hal. 83-90 (London: Pluto Press);
48 Lihat: Project Appraisal Document Report No. 28178-IND for a Land Management and Policy Development
Project, World Bank’s Document, March 31 2004, hal. 10.
17
(3) Pelaksanaan program ini bersama dengan beberapa program penyediaan lahan
lainnya yang secara pararel akan dijalankan – seperti penyediaan tanah untuk
alasan pengembangan bahan bakar nabati (bio-fuel), pengembangan areal-areal
pertambakan, dan revitalisasi perkebunan49 – memiliki potensi untuk
menciptakan bentuk-bentuk baru penguasaan tanah dalam skala besar50.
Ditambah dengan kenyataan bahwa program reformasi agraria ala SBY ini
tidak menyasar pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah dalam jumlah
yang melebihi batas-batas maksimal penguasaan tanah yang telah ditetapkan
oleh peraturan perudangan, maka program ini bukannya menata ulang struktur
penguasaan dan pemilikan tanah tetapi malah berpotensi memperkuat proses
re-konsentrasi penguasaan tanah51.
(4) Program redistribusi dan sertifikasi tanah ala SBY ini dapat menjadi sumber
baru bagi penambahan utang luar negeri. Melalui pemelintiran gagasan land
reform, program ini dapat memberikan legitimasi baru bagi pemerintah saat ini
untuk mengakses hutang baru dari Bank Dunia, karena pihak Bank Dunia
sendiri dalam beberapa dokumen resmi mereka telah menyatakan menyiapkan
diri untuk memberikan hutang baru jika pemerintah hendak menjalankan land
reform di Indonesia yang tentu saja harus sejalan dengan prinsip-prinsip baru
yang mereka anut, yakni land reform yang pro pada pasar (pro-market land
reform scheme).
Dalam salah satu dokumen Bank Dunia yang berjudul “Project Appraisal
Document Report No: 28178-IND for a Land Management and Policy
Development Project”52 disebutkan: “… proyek53 akan mendukung studi-studi
49 Dalam program revitalisasi perkebunan ada beberapa skema, di antaranya adalah revitalisasi perkebunan
rakyat dan revitalisasi perkebunan besar itu sendiri, khususnya melalui program kemitraan dan PIR. Lihat:
Program Revitalisasi Perkebunan, bahan presentasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan,
Departemen Pertanian, Jakarta, 29 Maret 2007, hal. 5-6.
50 Lihat kembali poin nomor (1) dalam bagian ini.
51 Mengenai konsentrasi penguasaan tanah oleh korporat-korporat besar di Indonesia, termasuk oleh perusahaanperusahaan
perkebunan besar milik negara maupun swasta, lihat: Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi
(segera terbit), “Land Problem in Indonesia: the Need for Reform”, dalam Land for the People Lucas dan
Warren (ed.) (London: Zed Books).
52 Dokumen ini adalah suatu dokumen Bank Dunia yang sifatnya hanya dapat didistribusikan dan digunakan
secara terbatas (restricted distribution and for official use only).
53 “Proyek” yang dimaksud di sini adalah Land Management and Policy Development Project (LMPDP).
LMPDP merupakan nama untuk Land Administration Project (LAP) atau Proyek Administrasi Peratanah fase II,
yang dimulai sejak Juni 2004 hingga Desember 2009. Proyek ini bernilai US$87.62 juta yang bersumber dari
pinjaman ke Bank Dunia sebesar US$32.8 juta dan International Development Agency (IDA) juga sebesar
18
kebijakan dalam rangka untuk menilai kelayakan dan lingkup dari land reform,
dan akan mencoba membuat isu ini menjadi suatu konsensus nasional. Jika
suatu konsensus nasional telah tercapai, dan pemerintah mengadopsi suatu
pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan kelompok-kelompok
masyarakat sipil (CSOs), maka Bank akan menyediakan dana dalam bentuk
mekanisme pinjaman yang terpisah untuk menjalankan skema yang telah
disetujui”54. Tentu saja pendekatan dan skema yang dimaksud adalah suatu land
reform yang pro pada pembentukan pasar tanah atau suatu “market-friendly
land reform”.
(5) Program redistribusi tanah ala SBY ini tidak didisain sebagai suatu upaya
pemerintah saat ini untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada dan
telah meluas sedemikian rupa hingga saat ini55. Apalagi untuk menjawab
kenyataan pendudukan tanah oleh kelompok-kelompok petani tak bertanah
yang telah berkembang sedemikian rupa dalam 15 tahun terakhir sebagai cara
genuine dari mereka untuk merebut hak-hak ekonomi mereka yang telah
diabaikan selama ini. Semestinya kenyataan ini ditempatkan sebagai prioritas
untuk diakomodasi secara optimal melalui program reforma agraria yang sejati,
seperti telah dimaknai oleh Christodolou (1990); Wiradi (2002); Eckholm (tt);
dan Bachriadi, Faryadi dan Setiawan (1997)56.
US$32.8 juta, sementara yang berasal dari sumber dana dalam negeri (non hutang) sebesar US$22.02 juta.
Lihat: Project Appraisal Document Report No. 28178-IND for a Land Management and Policy Development
Project, World Bank’s Document, March 31 2004. Proyek ini sendiri memiliki 5 komponen implementasi,
yakni: (1) Pengembangan Kerangka Kebijakan dan Kebijakan Pertanahan Nasional; (2) Pengembangan
Institusional, Pembangunan Kapasitas, dan Pelatihan; (3) Impelementasi Program yang Diakselerasikan dengan
Land Titling; (4) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan; (5) Mendukung/mendorong Pengembangan
Kapasitas Pemerintahan Lokal. Sedangkan gagasan untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan land reform
yang pro pada pasar akan diletakan dalam komponen implementasi proyek nomor (3) dan (5). Suatu analisa
kritis mengenai rencana proyek ini, lihat: Bachriadi, Dianto dan Meidi Pratama (2006), Dijual Tanah! yang
Berminat Silahkan Hubungi Pemilik. Seratus Persen Dijamin oleh Pemerintah: Kritik dan Implikasi
Pelaksanaan Land Management Policy and Development Project (LMPDP) di Indonesia, Kertas Posisi ARC
No. 001/2006 (Bandung: Agrarian Resource Center).
54 Project Appraisal Document Report No. 28178-IND for a Land Management and Policy Development
Project, World Bank’s Document, March 31 2004, hal. 12. Kutipan yang dicantumkan di sini telah
diterjemahkan secara bebas dari bentuk aslinya yang berbahasa Inggris.
55 Suatu analisis yang komprehensif mengenai konflik agraria yang bersifat struktural, lihat misalnya: Bachriadi,
Dianto (2004), “Tendensi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia: Menunggu Lahirnya Komisi
Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA)”, dalam Jurnal Dinamika Masyarakat Vol. III, No. 3,
November 2004, hal. 497-521.
56 Christodolou (1990), The Unpromised Land (London: Zed Books); Wiradi (2002), Pembaruan Agraria Anak
Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung “Pembaruan” Agraria; Bachriadi, Faryadi dan
Setiawan (ed.) (1997), Reformasi Agraria (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia); Eckholm (tt),
“Orang-orang yang Tergeser: Land Reform dan Pembangunan yang Mantap”.
19
Dalam kesempatan menyampaikan hasil-hasil pembicaraannya dengan Presiden
SBY, Kepala BPN, Joyo Winoto, tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa
PPAN akan diarahkan kepada penyelesaian konflik-konflik agraria khususnya di
lokasi-lokasi di mana sejumlah lahan HGU perkebunan maupun yang diklaim
oleh pemerintah sebagai kawasan hutan telah diduduki dan digarap oleh
sejumlah petani. Disebutkannya bahwa penyelesaian konflik-konflik pertanahan
yang dikatakan berjumlah sekitar 2.810 kasus di seluruh Indonesia akan
dilokalisasi ke dalam wilayah kewenangan instansi penyelesaian sengketa
pertanahan yang berada dalam tubuh BPN sendiri yang berada di bawah Deputi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Selain itu, yang
bersangkutan juga mengatakan bahwa penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan akan dilakukan secara proporsional dengan mengacu kepada dan
mempertimbangkan hak-hak dari para pihak yang bersengketa sesuai dengan
peraturan hukum yang berlaku57. Dalam hal ini patut diperhatikan bahwa
selama ini putusan-putusan BPN yang mengeluarkan sertifikat-sertifikat HGU –
baik dalam bentuk HGU baru maupun HGU perpanjangan – sesungguhnya telah
menjadi salah satu sumber permasalah atau sumber dari konflik itu sendiri58.
Suatu studi yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang
bekerja sama dengan KPA malah menyimpulkan bahwa BPN dan Kantor-kantor
Pertanahan-nya memang telah terjerumus ke dalam jurang praktek mal
administrasi pertanahan yang cukup serius59.
(6) Alih-alih menyelesaikan berbagai konflik agraria yang telah merebak tersebut,
program redistribusi tanah ala SBY ini malah dapat menjadi alat delegitimisasi
bagi aktivitas reclaiming tanah di atas60. Bahkan program ini dapat menjadi
57 “Sengketa Tanah: Terdapat 2.810 Kasus Sengketa dan Konflik”, KOMPAS 23 Mei 2007; “9,25 juta hektar
Tanah Gratis untuk Rakyat Miskin”, Media Indonesia Online, 22 Mei 2007 [www.media-indonesia.com].
58 Lihat: Bachriadi (2004), “Tendensi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia”; dan Tim Kerja
Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) (2004), Naskah Akadaemik
Penyelesaian Konflik Agraria dan Usulan Pelembagaannya (Jakarta: Komnas HAM dan KPA).
59 Lihat: Bachriadi, Dianto, Yudi Bachrioktora, dan Hilma Safitri (2005), Ketika Penyelenggaraan
Pemerintahan Menyimpang: Mal Administrasi di Bidang Pertanahan (Yogyakarta: Pustaka Lapera).
60 Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah menyampaikan dalam Sidang Tahunan MPR tahun
2000, ada sekitar 119.136 hektar tanah perkebunan yang dikuasai oleh PTPN (I hingga XIV) yang telah digarap
oleh rakyat. Lihat dokumen “Jawaban Presiden Dalam Sidang Tahunan MPR 2000, Rabu 9 Agustus 2000”,
khususnya halaman 5-6. Sementara itu, menurut catatan BPN, dan ada sekitar 60.000 hektar lahan perkebunan
dari 120 perusahaan perkebunan yang telah diduduki oleh rakyat. Lihat: Bachriadi (2000), “Land for the
Landless”, hal. 28.
20
penguat legitimasi dan tameng politik bagi proses pengusiran kembali
kelompok-kelompok petani tersebut dari lahan-lahan yang sekarang telah
mereka kuasai dan pada kenyataannya di beberapa tempat telah dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka61. Jika demikian, ditambah dengan
keterbatasannya untuk menjangkau petani-petani miskin lainnya yang juga
potensial menjadi subyek penerima tanah, program ini malah dapat menjadi
sumber konflik agraria yang baru.
(7) Program reformasi agraria ini dapat dibaca sebagai cara SBY dan politisi di
sekelilingnya “mendekati” petani sebagai sumber suara bagi kepentingan
politiknya dalam Pemilu 2009. Dalam satu dokumen yang dikeluarkan oleh
BPN, disebutkan bahwa dalam implementasi PPAN akan dibentuk “Kelompokkelompok
Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan” (disingkat “Pokmasdartibnah”)
di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia62. Adapun secara formal tujuan dan
fungsi kelompok-kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 30 orang ini
adalah untuk “memperoleh kesamaan persepsi dalam pembentukan dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PPAN”63, dan untuk
proses pembentukan serta aktivitasnya disediakan anggaran yang berasal dari
anggaran PPAN itu sendiri64. Dalam konteks pelaksanaan reforma agraria, jelas
kelompok-kelompok seperti ini tidak memiliki relevansi. Jika yang dimaksud
untuk menyelenggarakan reforma agraria atau landreform yang dimaksud,
maka yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah adalah lembaga penyelengara
program ini yang berbentuk badan-badan atau komite landreform yang disusun
bertingkat dari tingkat nasional hingga tingkat desa/kelurahan. Adapun badan
ini tugas pokoknya pada tahap awal adalah untuk melakukan pendataan
61 Kehadiran UU No. 18/2004 tentang Perkebunan dalam hal ini akan menjadi alas hukum baru untuk
melakukan kriminalisasi petani-petani penggarap di areal lahan perkebunan besar tanpa memperhatikan alasanalasan
dan motif-motif keadilan yang lebih luas, tetapi sekedar menegakan “keadilan dan hak” dari para
pemegang HGU semata.
62 Pembentukan “Pokmasdartibnah” dijelaskan dalam tiga buah dokumen petunjuk teknis (juknis) yang
dikeluarkan BPN pada tahun 2007 dalam rangka pelaksanaan PPAN, yakni: (1) “Petunjuk Pelaksanaan
Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan PPAN”; (2) “Petunjuk Tenis Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan
Peningkatan Partisipasi Kelompok Masyarakat Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) dalam PPAN”; dan (3)
“Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan dalam PPAN”.
63 Disebutkan pada halaman 1 dalam ketiga dokumen petunjuk teknis pelaksanaan PPAN yang dikeluarkan BPN
tahun 2007, seperti tertulis pada catatan kaki nomor 58.
64 Dalam dokumen “Petunjuk Tenis Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Partisipasi Kelompok
Masyarakat Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) dalam PPAN” halaman 5, disebutkan “penggunaan anggaran
sesuai DIPA (Daftar Isian Proyek Anggaran) tahun 2007 untuk pelaksanaan PPAN”.
21
mengenai subyek dan obyek landreform itu sendiri dan kemudian bersamasama
dengan pemerintah daerah kemudian menjadi pelaksana dari proses
redistribusi tanah. Komite-komite pelaksana landreform ini dapat disusun
sedemikian rupa secara demokratis dengan melibatkan serikat-serikat petani
yang ada. Jika dikehendaki juga dapat dibentuk lembaga-lembaga peradilan
agraria di tingkat desa/kelurahan untuk menyelesaikan sengketa yang
mungkin/dapat terjadi akibat proses reform itu sendiri, seperti hal dahulu
pernah dibentuk lembaga “peradilan landreform” di tingkat desa ketika
landreform dilaksanakan di Indonesia pada masa Orde Lama65.
Pembentukan “Pokmasdartibnah” di tiap-tiap desa/kelurahan itu sendiri
disebutkan dalam dokumen-dokumen petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh
BPN tidak hanya dalam kerangka atau untuk pelaksanaan PPAN saja, tetapi “…
dalam penyelenggaraan kegiatan pertanahan pada umumnya dan PPAN 2007,
meliputi PRONA, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, sertifikasi tanah
transmigrasi, inventarisasi P4T, model Reforma Agraria, LMPDP dan PPAN”66.
Artinya, ada anggaran PPAN yang itu akan dimanfaatkan untuk berbagai
kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses reforma
agraria itu sendiri. Dengan kata lain, dari segi pemanfaatan anggaran ini, PPAN
itu tidak lebih dari sekedar urusan pemantapan administrasi pertanahan semata
– bukan penataan struktur penguasaan tanah. Dari perspektif politik,
“Pokmasdartibnah” dapat saja berubah menjadi suatu mesin politik yang pada
saatnya dapat digerakan untuk kepentingan politik elektoral (peraihan suara),
seperti halnya ketika Golkar melalui Departmen Penerangan pada masa Orde
Baru membentuk “Kelompencapir” (kelompok pemirsa, pembaca dan
penyampai informasi) di setiap desa/keluarahan di seluruh Indonesia67.
Berbagai studi klasik telah mengingatkan bahwa program redistribusi tanah
selalu mengandung kepentingan politik yang lebih luas dari sekedar komitmen
65 Pada masa itu, lembaga “peradilan landreform” yang dibentuk berdasarkan UU No.21/1964 tentang
Pengadilan Landreform yang dimaksud adalah peradilan adhoc yang dibentuk di desa-desa yang beranggotakan
perwakilan-perwakilan dari serikat-serikat petani.
66 Dokumen “Petunjuk Tenis Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Partisipasi Kelompok
Masyarakat Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) dalam PPAN” yang dikeluarkan oleh BPN pada tahun 2007,
hal. 1.
67 Bagi para peneliti ilmu sosial, dugaan ini seharusnya dapat menjadi suatu topik atau agenda penelitian lebih
lanjut yang sangat menarik dan menantang.
22
untuk keadilan sosial68. Dalam hal ini artinya akan banyak kepentingan politik
non populis yang akan mendompleng dan menyelewengkan program “reformasi
agraria ala SBY” ini untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya sama sekali
penciptaan keadilan agraria.
PPAN Sungguh Dapat Menjadi Reforma Agraria Palsu!
Akhirnya, sejumlah keraguan di atas patut ini juga diperhatikan di dalam
bingkai kenyataan adanya “pertarungan kepentingan yang berbeda” di dalam tubuh
rejim SBY-JK (= SBY tidak sekuat yang kita duga dan harapkan!). Jika reforma
agraria yang sesungguhnya hendak dijalankan di Indonesia, jelas ada banyak
kepentingan ekonomi dan politik para tuan tanah dan pengusaha yang akan
terancam. Padahal penerapan reforma agraria oleh pemerintah (agrarian reform
by grace) memerlukan suatu rejim negara yang kuat dan memiliki komitmen penuh
untuk membela kepentingan ekonomi dan politik kaum tani dan rakyat miskin
lainnya69. Rejim yang lemah akan membuat program reforma agraria dapat
terombang-ambing, besar kemungkinan dikooptasi oleh kepentingan lain, dan
potensial untuk menyimpang.
Karena itu, ketimbang berharap terlalu banyak kepada program “reformasi
agraria ala SBY” ini yang dalam pidato awal tahunnya diberi jargon sebagai
penegakan prinsip “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”70, baiknya
sejak awal kita mewaspadai (: bisa juga dinyatakan) bahwa ini adalah jalan bagi
pelaksanaan Reforma Agraria Palsu!
Ф
68 Lihat misalnya: Senior (1958), Land Reform and Democracy (Westport: Greenwood Press); Stavenhagen,
Rodolfo (1970), Agrarian Problem and Peasant Movement in Latin America (New York: Anchor Book);
Jacoby, Erich H. dan Charlotte F. Jacoby (1971), Man and Land (New York: Alfred A. Knopf); Migdal, Joel S.
(1974), Peasants, Politics, and Revolution: Pressures toward Political and Social Change in the Third World
(Princeton: Princeton Univ. Press); Prosterman dan Riedinger (1987), Land Reform and Democratic
Development (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Putzel (1992), The Captive Land (London: CIIR); dan
Borras Jr. (2004), Rethinking Redistributive Land Reform, Phd Thesis at the Institute for Social Science, The
Hague, The Netherlands.
69 Mengenai hal ini lihat: Bachriadi, Dianto (2007), Membedakan “Agrarian Reform by Grace” dan “by
Laverage”, bahan presentasi dalam Sekolah Politik untuk Reforma Agraria, diselenggarakan oleh
PERGERAKAN-KPA-SPP, 4 -15 Februari 2007.
70 Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2007,
Jakarta 31 Januari 2007, hal. 10.

Apa Itu Basis Data?

Standar

Pengertian Sistem Manajemen Basis Data

1.1. Basis Data
Basis data atau database, berasal dari kata basis dan data, adapun pengertian dari kedua pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

Basis : Dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul.

Data : Representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya.

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari Basis Data adalah Kumpulan file / table yang saling berelasi (berhubungan) yang disimpan dalam media penyimpanan eletronik. Dapat dikatakan pengertian lain dari basis data adalah koleksi terpadu dari data yang saling berkaitan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu enterprise (dunia usaha). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan pada masing – masing table / file didalam database berfungsi untuk menampung / menyimpan data – data, dimana masing – masing data yang ada pada table / file tersebut saling berhubungan dengan satu sama lainnya.

Tujuan dari dibentuknya basis data pada suatu perusahaan pada dasarnya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data.

Masalah yang dihadapi pada lemari arsip adalah kelambatan dalam menelusuri data – data yang ada pada lemari arsip tersebut, misalkan kita ingin mencari arsip untuk pegawai tertentu dihasilkan dengan lambat dikarenakan petugas harus mencari lembaran – lembaran yang ada pada dokumen tersebut dan ini sangat menyita waktu.

Sedangkan kalau kita bicara basis data, maka seluruh data – data disimpan dalam basis data pada masing – masing table / file sesuai dengan fungsinya, sehingga kita dengan mudah dapat melakukan penelusuran data yang diinginkan hal ini akan mengakibatkan pada kecepatan atas informasi yang disajikan.

Lemari arsip dan basis data

Didalam suatu media penyimpanan (hard disk misalnya), kita dapat menempatkan lebih dari 1 (satu) basis data dan tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronik dikatakan basis data, karena kita bisa menyimpan dokumen berisi data dalam file teks (dengan program pengolahan kata), spread sheet, dan lainnya.

Yang ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan / pemilahan / pengelompokan / pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai dengan fungsi / jenisnya. Hal tersebut bisa berbentuk sejumlah file / table terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom / field data dalam setiap file / table tersebut.

1.2. Hirarki Data
Hirarki data dalam dikelompokkan menjadi 3 (tiga) buah yaitu file, record dan elemen data.

1). Elemen Data / Field / Atribut adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Pada data Mahasiswa, field / atribut datanya dapat berupa : nim, nama_m, tpt_lhr_m, tgl_lhr_m, alm_m dan dan atribut lainnya yang menyangkut mahasiswa tersebut. Istilah lain elemen data adalah medan / field, kolom, item, dan atribut. Istilah yang umum dipakai adalah field, atribut atau kolom.

2). Rekaman / Record / Baris adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Contohnya adalah nim, nama_m, tpt_lhr_m, tgl_lhr_m, alm_m an atribut lainnya dari seorang Mahasiswa dapat dihimpun dalam sebuah record / baris.

3). Berkas / File / Table adalah kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang atribut / field sama, namun berbeda isi datanya.

Dalam basis data relasional, berkas mewakili komponen yang disebut Table atau Relasi. Sedangkan pengertian Data value (nilai atau isi data) adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap field / atribut. Field nama_m menunjukkan tempat dimana informasi nama mahasiswa disimpan, sedangkan isi datanya adalah Mulyani, Ahmad Sofyan dan lain sebagainya.

1.3. Sistem Basis Data
Sistem basis data dapat diartikan sebagai kumpulan file / table yang saling berhubungan (dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer), dan sekumpulan program (DBMS / Database Management System) yang memungkinkan beberapa user (pemakai), dan / atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file (table) tersebut. Komponen – komponen utama dari sebuah sistem basis data adalah sebagai berikut :

1). Perangkat keras (hardware)
2). Sistem operasi (operating system)
3). Basis data (database)
4). Sistem (aplikasi/perangkat lunak) pengelola basis data (DBMS)
5). Pemakai (user)
6). Aplikasi (perangkat lunak) lain (bersifat optional)

Sistem Basis Data

1.3.1. Perangkat Keras
Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah sebagai berikut:
1). Komputer (satu untuk yang stand-alone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan).
1). Memori sekunder yang on-line (harddisk).
3). Memori sekunder yang off-line (tape) untuk keperluan backup data.
4). Media / perangkat komunikasi (untuk sistem jaringan).

1.3.2. Sistem Operasi
Merupakan program yang mengaktifkan / memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer dan melakukan operasi – operasi dasar dalam komputer (operasi input/output), pengelolaan file, dan lain sebagainya.
Program pengelola basis data (DBMS) akan aktif (running) jika sistem operasi yang dikehendakinya (sesuai) telah aktif.
Contoh daripada sistem operasi pada sistem komputer adalah MS-DOS, MS Windows (3.11,95,98 dan lainnya) untuk yang stand alone dan MS Windows (2000 Server, UNIX, LINUX, Novel_Netware dan lain sebagainya) utuk yang jaringan.

1.3.3. Basis Data
Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat memiliki sejumlah objek basis data (seperti file/table, store procedure, indeks, dan lainya). Disamping berisi / menyimpan data, setiap basis data juga mengandung / menyimpan definisi struktur (baik untuk basis data maupun objek-objeknya secara detail).

1.3.4. Sistem pengelola basis data (DBMS)
Pengelolaan basis data secara fisik tidak ditangani langsung oleh user (pemakai), tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak (sistem) yang khusus / spesifik.
Perangkat inilah disebut DBMS, yang akan menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Perangkat tersebut juga menerapkan mekanisme pengamanan data (security), pemakaian data secara bersama (sharing data), pemaksaan keakuratan / konsistensi data, dan sebagainya.
Perangakat lunak yang termasuk DBMS adalah MS-Access, Foxpro, Dbase-IV, Foxbase, Clipper, dan lainnya untuk kelas sederhana, dan Oracle, Informix, Sybase, MS-SQL Server, dan lainnya untuk kelas kompleks / berat.

1.3.5. Pemakai (Users)
Ada beberapa jenis / tipe pemakai pada sistem basis data, berdasarkan cara mereka berinteraksi pada basis data, diantaranya adalah:

1). Programmer Aplikasi Adalah pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui DML (data manipulation language), yang disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk (seperti pascal, cobol, clipper, foxpro, dan lainnya).

2). User Mahir (casual user) Adalah pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query (untuk akses data), dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS.
3). User Umum (End User) Adalah pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen, yang telah ditulis / disediakan sebelumnya.
4). User Khusus (Specialized User) Adalah pemakai yang menulis aplikasi basis data non konvensional untuk keperluan khusus, seperti untuk aplikasi AI, Sistem Pakar, Pengolahan Citra, dan lainnyal, yang bisa saja mengakses basis data dengan / tanpa DBMS.

Untuk sebuah sistem basis data yang stand-alone, maka pada suatu saat hanya ada satu pemakai, sedangkan untuk jaringan pada suatu saat ada banyak pemakai yang dapat berhubungan (menggunakan) basis data yang sama. Pilihan untuk stand-alone atau jaringan (multiuser) tergantung pada (ditentukan oleh) kebutuhan pemakai, perangkat keras yang tersedia, sistem operasi yang digunakan, serta DBMS yang dipilih.

1.3.6. Aplikasi (perangkat lunak) lain
Aplikasi lain ini bersifat optional, ada tidaknya tergantung pada kebutuhan kita. DBMS yang kita gunakan lebih berperan dalam pengorganisasian data dalam basis data, sementara bagi pemakai basis data (khususnya yang menjadi end user) dapat disediakan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan dan pengambilan data.

1.4. Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)
DBMS adalah koleksi terpadu dari program-program (sistem perangkat lunak) yang digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengakses dan merawat database (basis data). Tujuannya adalah menyediakan lingkungan yang mudah dan aman untuk penggunaan dan perawatan database. Contoh daripada DBMS adalah Ms-Access, MS Sql Server dan Oracle.

Deteksi Screen Resolusi Script PHP

Standar

Masih sekitar web develop. Terkadang kita memerlukan tampilan yang sesuai dengan keinginan kita untuk setiap user itu memuaskan. Namun kendala yang akan di hadapi oleh web designer adalah bagaimana dapat membuat user betah untuk berlama-lama dan akan kembali lagi ke web kita.

Selain perangkat user yang berbeda, tentunya user juga memiliki settingan scren resolusi yang berbeda juga pada setiap perangkatnya, khususnya user yang menggunakan pc. Untuk itu, berikut adalah script php untuk mendeteksi screen resolusi perangkat pc yang di gunakan.

1. <?
2. if(!isset($_SESSION['lebarlayar'])){
3. echo "document.location=
\”$PHP_SELF?r=1&width=\”+screen.width+\”&Height=\”+screen.height;”;
4 if(isset($_GET[‘width’]) && isset($_GET[‘Height’])){
5 $_SESSION[‘lebarlayar’] = $_GET[‘width’];
6 $_SESSION[‘tinggilayar’] = $_GET[‘Height’];
7 }
8 }
9 ?>

Untuk penempatannya dapat di taruh pada file index.php, atau alamat direct setelah proses login. Semoga bermanfaat.